Pemerintah Kirim Peralatan Ke Wilayah Pengembangan Jarak Pagar

JAKARTA : Pemerintah telah mendistribusikan sekitar 288 unit alat pengepres biji pagar dan 250 unit alat pemurnian minyak ke beberapa wilayah pengembangan jarak pagar. Pada tahun-tahun pertama diharapkan biji jarak pagar dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar untuk memasak. Namun, apabila di daerah tersebut telah tersedia alat pengupas dan alat pengepres, biji jarak pagar dapat diambil minyaknya sebagai pencampur minyak tanah, baik untuk memasak ataupun penerangan.

 
 

Seperti dikuti dalam siaran pers Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kamis (17/7), penyediaan peralatan tersebut untuk berbagai wilayah pengembangan jarak pagar, terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME).

 
 

Distribusi peralatan dilaksanakan ke beberapa propinsi dan kabupaten, seperti Sumatera, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

 
 

Jika masih ada sisa produksi, pemerintah menata beberapa cara penjualan produk pada para petani, baik dalam bentuk minyak murni, ataupun dalam bentuk biji. Minyak murni jarak pagar bisa dijual ke PT PLN sebagai pencampur solar yang digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, Badan Litbang Departemen ESDM juga dapat membeli minyak murni untuk dijadikan biodiesel.

 
 

Petani juga dapat menjual minyak murni maupun biji jarak ke beberapa perusahaan swasta seperti PT Indo Bioenergy, PT Indocement, dan PT Tri Agri Odjahan.

 
 

Berdasarkan perhitungan DESDM , 3-4 kilogram biji jarak pagar kering dapat menghasilkan 1 liter minyak jarak pagar murni. Beberapa pengusaha saat ini membeli biji jarak pagar kering antara Rp 1.000 – Rp 1.200 per kilogram biji kering di tempat petani, sedangkan PT Indocement membeli dengan harga Rp 1.650 per kilogram.

 
 

Agar penjualan produk minyak dan biji jarak pagar dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan, petani diharapkan dapat membentuk suatu Usaha Bersama dan menghubungi pemerintah daerah cq Dinas Perkebunan, Pertanian atau Energi yang terkait dengan pengembangan BBN. (Lea

Sumber : http://portal.ristek.go.id/news.php?page_mode=detail&id=1121

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: